Pajak: Fakta dan Klarifikasi

Isu pajak kembali ramai diperbincangkan. Kali ini, sorotan publik tertuju pada kabar bahwa pedagang kecil akan menjadi sasaran pengawasan pajak pemerintah. Isu tersebut muncul setelah pemerintah memasukkan sektor perdagangan eceran, usaha makanan dan minuman, hingga perikanan ke dalam prioritas pengawasan dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

Tidak sedikit masyarakat yang khawatir. Bayangan tentang pedagang warung, penjual nasi jinggo, hingga pedagang online kecil-kecilan yang akan ditagih pajak menimbulkan keresahan. Apalagi, wacana ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan bagi pelaku usaha mikro.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buru-buru meluruskan. Menurut DJP, kabar bahwa pedagang kecil akan dipajaki adalah tidak benar. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap bebas dari kewajiban Pajak Penghasilan (PPh). Fokus pengawasan, kata DJP, bukan pada pedagang kecil, melainkan pada sektor shadow economy—aktivitas usaha bernilai besar yang masih berada di luar sistem perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan hal yang sama. Ia menyatakan pemerintah tidak akan menambah beban rakyat kecil dengan pajak baru. “Yang kita kejar adalah pelaku usaha dengan omzet besar yang belum masuk sistem formal, bukan warung-warung kecil yang sekadar bertahan hidup,” ujarnya.
Meski begitu, rencana pengawasan tetap menimbulkan tanda tanya. Pemerintah menyebut langkah ini diperlukan untuk memperluas basis pajak dan mengejar target penerimaan sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026, atau naik 13,5 persen dari tahun sebelumnya. Strategi yang dipakai mencakup integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP, pemanfaatan data OSS, hingga penerapan Core Tax Administration System (CTAS).

Bagi pedagang online, pemerintah bahkan menyiapkan mekanisme baru yang dinilai lebih sederhana. Lewat aturan PMK 37/2025, platform e-commerce (PMSE) akan bertindak sebagai pemungut PPh sebesar 0,5 persen. Dengan cara ini, pedagang tidak perlu lagi repot menghitung dan menyetor pajak secara mandiri, karena potongan tersebut bisa langsung diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Meski ada berbagai jaminan, kekhawatiran di kalangan publik belum sepenuhnya hilang. Beberapa pengamat menilai pemerintah harus lebih berhati-hati dalam implementasi. Gede Pasek Suardika, misalnya, mengkritisi pendekatan yang terlalu keras terhadap pedagang kecil. “Jangan terlalu sadis dengan masyarakat kecil yang hanya berjualan untuk bertahan hidup,” ucapnya.

Di titik inilah letak persoalannya: antara persepsi dan realita. Secara aturan, pedagang kecil memang tidak dibebani pajak. Tetapi di lapangan, pendekatan aparat pajak yang terkesan represif bisa menimbulkan ketakutan. Di sisi lain, tanpa perluasan basis pajak, negara akan kesulitan membiayai program pembangunan.
Kuncinya ada pada komunikasi dan sosialisasi. Jika pemerintah mampu menjelaskan secara transparan bahwa sasaran utama adalah ekonomi bayangan bernilai besar, bukan warung dan pedagang kaki lima, maka keresahan publik bisa mereda.

Bagi UMKM, keberadaan aturan pajak yang lebih sederhana justru bisa menjadi peluang. Dengan status resmi sebagai wajib pajak, pelaku usaha berpeluang mengakses berbagai fasilitas—mulai dari kredit perbankan hingga kemudahan ekspansi usaha.

Penulis : Fitri Novi Nuraini